Feb 5 2013 1:51PM

Tangani Bencana, PU dan BNPB Teken Nota Kesepahaman

Kementerian Pekerjaan Umum (PU) menandatangani nota kesepahaman (memorandum of understanding/MoU) dengan Badan Nasional Penanganan Bencana (BNPB) mengenai  Penanggulangan Bencana bidang PU. Penandatanganan tersebut dilakukan antara Menteri PU yang diwakili Wakil Menteri PU Hermanto Dardak dengan Kepala BNPB Syamsul Maarif di sela-sela Rapat Koordinasi Nasional BNPB di Jakarta, Selasa (5/2).

 

Hermanto Dardak menuturkan, tujuan kerjasama tersebut ialah untuk mendukung pelaksanaan penanggulangan bencana bidang PU secara terencana, terpadu dan menyeluruh yang menjadi tanggung jawab kedua pihak. Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi tahap pra bencana, tanggap darurat dan pasca bencana.

 

“Pada tahap pra bencana misalnya mitigasi bagaimana supaya jika terjadi bencana sudah kita antisipasi, atau pada tahap tanggap darurat, dimana aspek kecepatan sangat penting baik untuk menyelamatkan korban manusia atau memfungsionalkan kembali infrastruktur yang rusak. Intinya kesepakatan ini menjadi paying bersama untuk atasi masalah tersebut,” terangnya.

 

Selain melakukan kesepakatan dengan Kementerian PU, BNPB juga melakukan hal serupa dengan beberapa instansi pemerintah lainnya terkait penanganan bencana yaitu Kementerian Riset dan Teknologi, Kementerian Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Anak, Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika.

 

Instansi lainnya ialah Biro Pusat Statistik, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, Badan Tenaga Atom Nasional, Badan Geologi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.

 

“Melalui upaya ini, kita mengidentifikasi apa yang dimiliki masing-masing instansi untuk kemudian kita integrasikan untuk menangani bencana secara terpadu,” ucap Hermanto Dardak.

 

Nantinya nota kesepahaman ini akan ditindaklanjuti dalam suatu perjanjian kerjasama yang lebih teknis dan operasional oleh puhak-pihak terkait sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku. Kepala BNPB Syamsul Maarif mengatakan salah satu kerjasama yang penting adalah masalah koordinasi anggaran.

 

“BNPB memiliki sistem anggaran yang dapat diminta sewaktu-waktu, sehingga perlu adanya kesepakatan terkait pencairan dana agar tidak ada kesulitan. BNPB punya anggaran fleksibel , kalau tidak ada MoU agak menyulitkan, namun dengan adanya ini akan lebih mudah,” ujarnya. (rnd)

 

Pusat Komunikasi Publik

050213

Pusat Komunikasi Publik