Mar 27 2013 12:51P

Ditjen Bina Marga Sudah Kontrak 2.378 Paket Pekerjaan

Paket pekerjaan Direktorat Jenderal (Ditjen) Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum (PU) telah terkontrak sebanyak 2.378 paket, atau senilai Rp 20,983 triliun (status 25 Maret 2013).  Diketahui bahwa terdapat 3.134 jumlah paket pekerjaan dengan jumlah Rp 28,455 triliun.

Hal tersebut dikemukakan oleh Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Marga Kementerian PU Djoko Murjanto saat menghadiri Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi V DPR RI hari ini (27/3).

”Saat ini 496 paket pekerjaan senilai Rp 4,038 triliun sedang dalam proses lelang dan masih terdapat 260 paket pekerjaan senilai Rp 3,433 triliun belum lelang,” tambah Djoko Murjanto.

Dikatakan Djoko Murjanto, paket belum lelang tersebut terdiri dari paket-paket LOAN yang belum efektif senilai Rp 1,42 triliun, Paket Multi Years Contract (MYC) APBN senilai Rp 1,12 triliun, paket yang masih dalam proses revisi (pindah lokasi, pengadaan alat berat) senilai Rp 0,21 triliun, paket penunjang Rp 0,06 triliun dan paket fisik Rp 0,62 triliun.

Diketahui bahwa Ditjen Bina Marga Kementerian PU mendapatkan anggaran Rp 38,833 triliun, menurut jenis kegiatannya Rp 36,701 triliun dialokasikan untuk pelaksanaan preservasi dan peningkatan kapasitas jalan nasional dan Rp 1,256 triliun dialokasikan untuk pengaturan dan pembinaan teknik preservasi, peningkatan kapasitas jalan.

Selain itu Alokasi dana sebesar Rp 103,317 miliar untuk pengaturan, pengusahaan dan pengawasan jalan tol, Rp 111,993 miliar untuk pengaturan, pembinaan, perencanaan, pemrogaman dan pembiayaan penyelenggaraan jalan, Rp 137,477 miliar untuk pembinaan pelaksanaan preservasi dan peningkatan kapasitas jalan nasional dan Rp 522,642 miliar untuk dukungan manajemen koordinasi, pengaturan, pembinaan dan pengawasan.

Selanjutnya Djoko menjelaskan bahwa dalam pelaksanaan program penyelenggaraan jalan nasional TA 2013, yang menjadi tanggung jawab Ditjen Bina Marga, unit kerja yang melaksanakan kegiatan tersebut meliputi 11 Balai Besar/Balai Pelaksana Jalan Nasional.

”Yang juga melibatkan 190 satker fisik dan non fisik baik pusat maupun yang berada di daerah antara  lain satker perencanaan dan pengawasan jalan nasional, satker pelaksanaan jalan nasional, satker pelaksanaan jalan metropolitan, dan juga 616 PPK yang tersebar diseluruh wilayah Indonesia,” tambah Djoko Murjanto. (nrm)

Pusat Komunikasi Publik

270313



Pusat Komunikasi Publik