Pencarian

PENINGKATAN PELAKSANAAN ANGGARAN HARUS DIMULAI SEJAK LELANG

Sabtu , 7 Jan 2012
Salah satu hal terpenting dalam rangka peningkatan kinerja pelaksanaan anggaran, khususnya penyerapan, adalah dengan meningkatkan kualitas proses tender/lelang, utamanya dengan melakukan percepatan. Apalagi, tahun ini pemerintah sudah berkomitmen untuk mempercepat proses lelang dan penyerapan anggaran, terbukti dengan dibentuknya Tim Evaluasi dan Pengawasan Penyerapan Anggaran yang melibatkan Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4), Kementerian Keuangan, serta Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

Demikian disampaikan Inspektur Jenderal (Irjen) Kementerian Pekerjaan Umum (PU) Basuki Hadimoeljono saat menjadi pembicara dalam sesi diskusi acara Rapat Kerja (Raker) Kementerian PU di Jakarta, Jumat (6/1). Hadir pula sebagai narasumber, pejabat dari Sekretariat Jenderal (Setjen) Kementerian PU, yaitu Kepala Biro Keuangan Puja Samedhi dan Kepala Pusat Pengelolaan Barang Milik Negara (PBMN) Eddy Putra, serta Auditor Utama IV BPK RI Hadi Priyanto. Acara diskusi ini sendiri dipimpin oleh Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian PU Agoes Widjanarko.

Peningkatan kinerja harus melalui bagian hulu, yaitu tender. Kalau tender terlambat, pasti semua terlambat, tegas Basuki. Dijelaskannya, Kementerian PU juga akan segera menindaklanjuti temuan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI terhadap Laporan Keuangan (LK) Kementerian PU tahun 2010 yang jumlahnya mencapai 22 temuan. Ditargetkan, tindak lanjut tersebut dapat diselesaikan pada bulan Januari ini juga.

Sementara itu, Puja Samedhi menjelaskan, agar tidak terkena sanksi, setiap satuan kerja (satker) wajib memahami materi perencanaan kas, pembuatan perencanaan, serta penggunaan aplikasi perencanaan kas (Aplikasi Forecasting Satker/AFS).

Dirinya juga menekankan pentingnya peran dan tugas kepala satker selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA). Antara lain, memproses dokumen sumber untuk menghasilkan laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK). CaLK ini merupakan bagian inti (bukan suplemen) dari LK. CaLK menjelaskan seluruh akun dalam LK, yaitu estimasi pendapatan, realisasi pendapatan, DIPA, realisasi belanja, aset, dan kewajiban, ujarnya.

Dalam kesempatan yag sama, Eddy mengatakan, beberapa hal yang harus diperhatikan dalam penyusunan Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK BMN) antara lain kelengkapan laporan, ketepatan waktu penyampaian, sistematika penyajian dan pelaporan, rekonsiliasi internal secara ketat, dan standar akuntansi BMN.

Sementara itu, sebagai tindak lanjut dari penertiban BMN yang dilakukan, maka satker perlu untuk menelusuri dan mengajukan inventarisasi dan penilaian (IP) terhadap barang yang baru diketemukan. Untuk barang dengan kategori fisik diketemukan namun pencatatan tidak ada, maka bisa dilakukan pencatatan dalam SIMAK BMN ataupun pengajuan IP ke Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL).

Untuk barang dengan kategori ada pencatatan tetapi fisik tidak ada/belum diketemukan, maka bisa dilakukan pencatatan dalam BA-04, membentuk tim internal untuk mencari fakta fisik, serta menyusun berita acara penelitian tim internal. (ifn)


Index Berita

Pusat Komunikasi Publik
Tag : Anggaran, Lelang  

Share