Pencarian

SPPIP Induk Perencanaan Program Bidang Cipta Karya Di Daerah

Jumat , 12 Apr 2013

Kegiatan fasilitasi penyusunan Strategi Pembangunan Permukiman dan Infrastruktur Perkotaan (SPPIP) dan Rencana Pembangunan Kawasan Permukiman Perkotaan (RPKPP) oleh Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum telah memasuki tahun keempat. Pada tahun ini, akan dilaksanakan penyusunan SPPIP di 42 kabupaten/kota dan penyusunan 71 RPKPP.

 

Sebelumnya telah disusun 180 SPPIP dan 108 RPKPP dalam kurun waktu 2010-2012, angka tersebut 74 persen dari target penyusunan SPPIP dalam Renstra PU yaitu 242 kota/kab. Untuk mengawali penyusunan ini, sosialisasi penyusunan SPPIP dan RPKPP 2013 dilaksanakan di Swiss Belhotel Kendari, Sulawesi Tenggara pada Selasa-Rabu, (9-10/4).

 

Acara Sosialisasi dihadiri oleh Walikota Kendari H. Asrun, Kepala Dinas PU Sulawesi Tenggara, Direktur Pengembangan Permukiman Ditjen Cipta Karya Amwazi Idrus serta 300 orang perwakilan kelompok kerja teknis (pokjanis) serta tenaga ahli dari 14 provinsi dan 46 kabupaten/kota yang memperoleh fasilitasi penyusunan SPPIP dan RPKPP tahun ini.

 

Asrun dalam pembukaan acara menyebutkan, fenomena meningkatnya kawasan kumuh perkotaan disebabkan perencanaan pembangunan yang belum mengacu kebutuhan kota dan masih kurangnya sinergitas strategi pembangunan perkotaan dengan strategi pembangunan sektoral.

 

"Berkaitan dengan pencapaian sinergitas tersebut, menurut hemat saya sangat tepat pihak Kementerian PU memberikan bantuan teknis pendampingan SPPIP dan RPKPP kepada kabupaten/kota," lanjutnya.

 

Sementara itu Direktur Pengembangan Permukiman, Amwazi Idrus, dalam arahannya menekankan, untuk kedepannya SPPIP dan RPKPP akan menjadi acuan dalam penyelenggaraan dukungan infrastruktur ke Cipta Karya-an tidak hanya dari sektor pengembangan permukiman, tetapi juga meliputi sektor penyehatan lingkungan, penataan bangunan lingkungan dan air minum.

 

“SPPIP sebagai dokumen induk dari semua dokumen perencanaan program pada bidang Cipta Karya di daerah, sedangkan RPKPP mendukung operasionalisasi penanganan kawasan permukiman prioritas dan digunakan sebagai masukan penyusunan RPIJM Cipta Karya, sehingga fasilitasi APBN dalam penyediaan infrastruktur diprioritaskan pada daerah yang sudah memiliki Dokumen SPPIP/RPKPP”, jelasnya.

 

Amwazi juga menambahkan, SPPIP dan RPKPP disusun dengan menekankan legitimasi produk dan keterlibatan serta pencapaian kesepakatan semua pemangku kepentingan melalui pokjanis.

 

Pengembangan Sistem Informasi Pengendalian Penyusunan SPPIP dan RPKPP

Dalam mendukung pelaksanaan fasilitasi penyusunan SPPIP dan RPKPP, sejak 2012 Ditjen Cipta Karya telah mengembangkan Sistem Informasi Pengendalian Penyusunan SPPIP dan RPKPP. Sistem ini dimaksudkan untuk mempermudah koordinasi antara Direktorat Pengembangan Permukiman selaku fasilitator dengan kab/kota yang melaksanakan penyusunan SPPIP dan RPKPP.

 

Sistem pengendalian dilakukan terhadap jadwal penyusunan SPPIP dan RPKPP yang telah disepakati oleh kabupaten/kota serta pengendalian terhadap kualitas dokumen yang dihasilkan.

 

Di sisi lain pembangunan sistem ini mengusung semangat pro green di mana konsultasi dapat dilaksanakan dengan paperless karena kabupaten/kota dapat mengunggah dokumen yang akan dikonsultasikan. Rekapitulasi progres penyusunan SPPIP dan RPKPP skala nasional juga ditampilkan dalam sistem. Untuk mengakses sistem ini dapat melalui http://ciptakarya.pu.go.id/bangkim/sppip/ (Edw/Uk)

 

Pusat Komunikasi Publik

120413


Index Berita

Pusat Komunikasi Publik
Tag :  

Share