Pencarian

Kompensasi BBM Berdayakan Dan Buka Lapangan Kerja

Kamis , 13 Jun 2013

Menteri Pekerjaan Umum Djoko Kirmanto dalam Dialog Kabinet Indonesia Bersatu Menjawab di TVRI, Rabu malam (12/6) mengatakan, PU telah menyiapkan menyiapkan program percepatan dan perluasan pembangunan (P4) bidang infrastruktur senilai Rp 6 triliun. Dalam program Kompensasi BBM,  PU bertugas membangun infrastruktur dasar bagi masyarakat miskin di perdesaan dan perkotaan yang terkena dampak dari kenaikan harga BBM. Progam tersebut dapat memberdayakan dan membuka sejuta lapangan kerja bagi masyarakat. Turut menjadi narasumber dalam dialog tersebut Ketua Komisi V DPR RI Laurens Bahang Dama.

 

“Subsidi BBM selama ini tidak tersasar dengan benar. Sehingga akan lebih baik jika subsidi dimanfaatkan untuk membangun infrastruktur dan memberdayakan masyarakat. Sehingga, dapat dinikmati sekitar 33 juta masyarakat miskin dan tercipta delapan ratus hingga sejuta lapangan kerja,” ujar Djoko Kirmanto.

 

Dana program kompensasi berasal dari penghematan atau pemotongan anggaran kementerian/lembaga yang dihimpun pemerintah yang tidak beresiko. Program kompensasi BBM terdiri dari tiga program. Yakni, Program Percepatan Infrastruktur Permukiman (P4-IP) dengan pola pemberdataan masyarakat di 5.500 desa dan 1.100 masyarakat miskin. Program Percepatan dan Perluasan Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (P4-SPAM) di desa-desa rawan air. Serta, Program Percepatan dan Perluasan Pembangunan Infrastruktur Sumber Daya Air (P4-ISDA).

 

Sementara itu, Ketua Komisi V DPR RI Laurens Bahang Dama mengungkapkan subsidi BBM juga berdampak dengan kenaikan jumlah kendaraan. Lebih tepatnya, pemerintah mengurangi subsidi BBM bukan menaikan harga BBM. Pengurangan subsidi BBM akan dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat.

 

Lebih lanjut mengenai ketiga program kompensasi BBM, P4-ISDA akan membangun penyediaan air baku dan embung di daerah rawan air pada 93 kabupaten/kota. Program ini juga memperbaiki irigasi kecil pada 4.000 desa serta perlindungan permukiman nelayan miskin. P4-SPAM akan menyediakan infrastruktur air minum antara lain pada 318 desa nelayan, 250 desa, 35 ibukota kecamatan serta 341 kawasan masyarakat berpenghasilan rendah. Sedangkan P4-IP akan dikerjakan 5.500 desa dan 1.800 kelurahan kumuh. Kriteria kelurahan penerima program P4 diantaranya memiliki tingkat kemiskinan diatas 40 persen. Sedangkan untuk skala desa, yang dipilih ialah desa dengan tingkat kemiskinan diatas 50 persen dan belum termasuk dalam Program Penyediaan Infrastruktur Pedesaan (PPIP) reguler tahun 2013. Proporsi kasarnya sebanyak 30 % dilakukan di Jawa dan 70 % di kawasan luar Jawa. (ind)

 

Pusat Komunikasi Publik

130613


Index Berita

Pusat Komunikasi Publik
Tag :  

Share