Pencarian

Saran Dan Pengaduan


|4100| 18 04 2013Yuyun Vitaloka
Perihal : Honorer Non K1 & K2
Assalamu'alaikum Wr.Wb dan Selamat Siang Jumlah honorer di lingkungan Kementerian PU Non K1 & K2 masih sangat banyak termasuk saya. Untuk itu, kami mohon kepada Bapak Menteri dan Bapak Kapus untuk lebih memperhatikan nasib kami supaya ada kejelasan status. Kami telah menunggu dan mengabdi sekian lama agar dapat diangkat namun ternyata menungu hanyalah menunggu tanpa kepastian. Bapak Menteri dan Bapak Kapus kami sangat berharap dapat menolong kami supaya segera membuka formasi penerimaan CPNS di Lingkungan Kementerian PU.Terima Kasih. Wassalamu'alikum Wr.Wb.
Jawaban :Sdr. Yuyun Vitaloka, Yth. Untuk Lowongan pegawai melalui penerimaan CPNS untuk tahun ini belum ada, Informasi selengkapnya mengenai pengadaan CPNS Kementerian Pekerjaan Umum tahun 2013 dapat saudara pantau melalui situs kami www.pu.go.id mulai pertengahan tahun. Terima kasih. (Subbidang Pelayanan Informasi Publik - Humas Puskompu)
|4099| 18 04 2013SIMON PETRUS PEKEY
Perihal : alur / prosedur pindah ke BBPJN X Papua
Met pagi, Saya Simon dr jayapura mau tanya alur/proses pengurusan pindah ke BBPJN X Papua . Pernah saya mengajukan pindah tahun 2012 ke BBPJN X tapi ditolak, sedangkan orang lain koq malah diterima.. Thanks info-nya.
Jawaban :Sdr. Simon Petrus Pekey, Yth. Perihal alur/proses pengurusan pindah saudara dapat menghubungi bagian Kepegawaian BBPJN X Papua. Perlu kami informasikan bahwa untuk perpindahan pegawai memang harus memenuhi kriteria lolos-butuh diantara instansi tersebut, terimakasih (Subbidang Pelayanan Informasi Pusat-Humas Puskompu)
|4098| 18 04 2013Martin Nainggolan
Perihal : SKA Manajemen Proyek dan Manajemen Konstruksi
Kami mengikuti pelelangan secara eprocurement disalah satu instansi dikabupaten simalungun untuk badan usaha golongan kecil dengan pekerjaan pembangunan/rehab gedung kantor lantai 1 dengan nilai dibawah 2,5 Milyar, didalam penetepan personil dipersyaratkan SKA Manajemen Proyek. Pertanyaan kami adalah Apakah SKA Manajemen Proyek untuk Badan usaha Golongan Kecil sudah wajib dipersyaratkan? SKA Manajemen Proyek ini digunakan untuk proyek apa sebenarnya? Apakah ada peraturan tentang Penggunaan SKA Manajemen Proyek ini? Akibat dari SKA ini terjadi persaingan usaha yang tidak sehat didalam pelelangan yang mengakibatkan kami tidak bisa ikut didaam proses pelelangan karena akan gugur karena tidak memiliki SKA ini. Selama ini kami mengurus SKA Pelaksana karena kami pelaksana jasa konstruksi. Tks.
Jawaban :Sdr. Martin Nainggolan, Yth. Persyaratan di dalam dokumen lelang adalah mengikat. Keberatan terkait dengan persyaratan SKA seharusnya disampaikan pada saat aanwijzing. terima kasih. (BP Konstruksi)
|4097| 18 04 2013erwin prilesmana
Perihal : Informasi Honorer Kategori 1
Bagian Ortala : bagaimana kelanjutan Honorer Kategori 1 kemenpu yang saat ini masih diperiksa oleh BPKP, yang seharusnya bulan mei sudah bisa pemberkasan...tolong informasinya. terimakasih
Jawaban :Sdr. Erwin Prilesmana yth, saat ini tenaga Honorer Kategori 1 Kementerian Pekerjaan Umum sudah diajukan ke Badan Kepegawaian Negara (BKN)dan masih menunggu hasil validasi BKN dan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP), terima kasih. (Kepala Bagian Ortala)
|4096| 17 04 2013Teguh Budiman
Perihal : Pengaduan Banjir Akibat Perumahan Baru
Pak/Bu Mohon di cek perijinan dan kelayakan dari pembangunan perumahan vila tanah baru 2 yg saat ini sedang dilakukan pembangunannya. Selama belum mulai pembangunan perumahan tersebut, saya tidak pernah kebanjiran. Namun, akibat pembangunan mereka saat ini dan juga cara mereka membangun yg sangat merugikan konsumen dan masyarakat setembat sehingga berakibat banjir di rumah saya dan yg lainnya. Longsor pun sempat terjadi di rumah tetangga saya. Mohon di tindak karena sistem pembangunan mereka yg terkesan tidak mengetahui hal teknis. Terima Kasih
Jawaban :Sdr. Teguh Budiman, Yth. Perihal perijinan dan kelayakan pembangunan perumahan bukan merupakan kewenangan Kementerian PU tetapi Pememrintah daerah yang bersangkutan. Kementerian PU tidak dapat menindak kecuali bila pembangunan tidak sesuai dengan tata ruangnya. Mohon kiranya saudara mengecek kepada Dinas/Pemda terkait tata ruangnya. Berdasarkan Undang-undang no.26 tahun 2007 tata ruang, seharusnya setiap pemanfaatan ruang harus sesuai dengan peruntukannya. (Subbidang Pelayanan Informasi Publik-Humas Pukompu)
|4094| 17 04 2013amir
Perihal : pengaduan
saya keberatan jika saudara rahman lulus kategori 1 sebab dokumen aspal yaitu ijazah smp dan sla pak tolong ditelusuri apa saya salah atau benarseingat saya dia hanya tamatan sd
Jawaban :Sdr. Amir, Yth. Terima kasih atas informasinya, akan segera kami telusuri, terima kasih (Sub Bidang Pelayanan Informasi Publik-Humas Puskompu)
|4093| 17 04 2013Yuyun Vitaloka
Perihal : Pembukaan CPNS Kementerian PU Tahun 2013
Saya pegawai honorer dari tahun 2010 di Kementerian PU (tidak termasuk honorer K1 maupun K2). Mohon dengan sangat dapat dibuka penerimaan CPNS di lingkungan Kementerian PU supaya saya dan teman - teman senasib dapat memperoleh harapan untuk terangkat menjadi CPNS mengingat beberapa tahun ini kami telah mengabdi. Terima Kasih.
Jawaban :Sdr. Yuyun Vitaloka, Yth. Terima kasih atas masukannya. Untuk Lowongan pegawai melalui penerimaan CPNS untuk tahun ini belum ada, Informasi selengkapnya mengenai pengadaan CPNS Kementerian Pekerjaan Umum tahun 2013 dapat saudara pantau melalui situs kami www.pu.go.id mulai pertengahan tahun. Terima kasih. (Subbidang Pelayanan Informasi Publik - Humas Puskompu)
|4092| 17 04 2013Billy Narande
Perihal : Dinas PU Sulut Kecolongan Ada Pejabat Rangkap Jabatan, Kadis Cuek Bebek
Dinas PU Sulut Kecolongan Ada Pejabat Rangkap Jabatan, Kadis Cuek Bebek Tommy Turangan, Ketua LSM Aliansi Masyarakat Indonesia (AMTI ) Jakarta. Manado,fokussulut.com- Rangkap jabatan dalam Instansi Pemerintahan tidak di perbolehkan sama sekali. Mengingat jenjang karir dan regenerasi haruslah berjalan berkesinambungan tanpa menghambat karir orang lain, apalagi posisi jabatan tersebut sangat strategis dan penting dalam struktur instansi tersebut. “Kalo ada pejabat yang sudah rangkap jabatan sampe memegang 3 jabatan sekalian sangat sekali bertentangan dengan aturan yang berlaku. Ini menjadi perhatian serius dari Kepala Dinas bersangkutan, ato jangan-jangan kadis juga tahu dan pura-pura bodoh dalam menyikapinya”, tutur Tommy Turangan selaku Ketua Umum LSM Aliansi Masyarakat Transparansi Indonesia (AMTI) Jakarta, kepada fokussulut.com, Selasa (16/4) melalui telpon seluler. Lanjut dikatakannya, Sikap ketegasan pemimpin di instansi itu sangat berharga sebagai bahan kajian dan pertimbangan guna melakukan evaluasi terhadap yang bersangkutan, apalagi informasi berkembang penemuan ini telah terjadi di Dinas Pekerjaan Umum (PU) Provinsi Sulawesi Utara. Kadis PU Sulut, JE. Kenap (foto ist ) Kadis PU Sulut, JE. Kenap (foto ist ) “Apalagi Dinas PU Sulut, sudah jelas sekali pasti ada permainan didalamnya. Mengingat PU kan kalo orang bilang tempat basah, basah dalam arti kata setumpuk proyek bertengker di situ sehingga jika rangkap jabatan pasti kesejahteraannya cukup gede”, tandas Turangan. Jika dibiarkan terus-menerus kata Turangan akan berakibat fatal dikemudian hari, sehingga harus ada laporan secara langsung ke Gubernur Sulawesi Utara dan pihak Badan Kepegawaian Nasional (BKN). “Kan sudah ada dalam aturan yang berlaku diantaranya: (1). Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. (2). Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 btentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jahatan Struktural. (3). Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000. (4). Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 13 Tahun 2002 tanggal 17 Juni 2002 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 Tentang Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002. Jadi mau alasan apa lagi untuk berkelit tentang rangkap jabatan”, tegas Turangan.
Jawaban :Sdr. Billy Narande, Yth. kami informasikan bahwa dengan adanya UU nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, Dinas PU bukan lagi berada di bawah kewenangan Kementerian PU, tapi sudah menjadi lembaga di bawah Pemda. Bahwa untuk aduan saudara mengenai rangkap jabatan di Dinas PU bukan lagi wewenang kementerian PU. Sehingga untuk aduan saudara mohon disampaikan kepada pihak yang berwenang dalam hal ini Pemda. Terima kasih (Sub Bidang Pelayanan Informasi Publik-Humas Puskompu)
|4091| 17 04 2013Billy Narande
Perihal : Rangkap dan Monopoli Jabatan
Temmy F. H. Lumi, Rakus Jabatan Kabid Bina Marga, Kasatker dan PPK Disandangnya Manado fokussulut.com Setiap Abdi Negara (Pegawai Negeri Sipil) dituntut untuk mengembankan skiil sesuai dengan disiplin ilmu, sehingga mampu melaksanakan tugas dan tanggungjawab diembaninya. Namun, dari ini semua tergantung seseorang mengais kesuksesan dengan senantiasa berharap akan karunia Tuhan. Sebab, apa yang ada dalam diri manusia merupakan sebuah talenta. Akan tetapi, seringkali seseorang mengambil jalan pintas melalui berbagai trik (lobi) kepada sang penguasa, membuat dirinya dipercayakan untuk mengjabat sebuah jabatan di pemerintahan. Hal tak terpuji dilakoni sosok Temmy Lumi ST, MSi saat ini mengabdi di Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Sulawesi Utara. Apa pasal, jabatan disandangnya amat sangat tidak wajar sebagai seorang PNS di jajaran Dinas PU Sulut. Saat ini jabatan disandangnya sebagai Kepala Bidang Bina Marga Dinas PU Sulut, Kepala Satuan Kerja di Dinas PU Sulut dan juga sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dinas PU Sulut. Ternyata, jabat didapatnya melalui berbagai cara tidak terpuji dengan mengandalkan atau bersandar atas kebesaran nama Bapak Gubernur Sulut Dr Sinyo Hari Sarundajan serta Ivan Sarundajan yang saat ini dipercayakan rakyat Minahasa sebagai Wakil Bupati adalah anak kandung Gubernur. Berbagai elemen masyarakat mempertanyakan jabatan yang disandang Temmy Lumi saat ini. Karena dengan merangkap jabatan seperti Temmy Lumi sangat tidak wajar dan memalukan pemerintahan Provinsi Sulut yang dikomandai Dr Sinyo Harry sarundajang. Jabatan disandang Temmy Lumi ini santer dibicarakan dikalangan Dinas PU Sulut, sehingga sudah menjadi rahasia umum. Tak pelak kalangan media (wartawan) serta Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) mempertanyakan jabatan Temmy Lumi tersebut. Dengan jabatan rangkap Temmy Lumi ini, merupakan sebuah kelemahan seorang Master Birokrat yang disandang Dr Sinyo Harry Sarundajang. Masyarakat Sulut amat sangat mengagumi sosok SHS selama menjabat Gubernur, sehingga Sulut dikenal bukan hanya taraf nasional melainkan Internasional dengan berbagai ivent dilaksankan dipuji atas kesuksesan tersebut. Jangan, hanya etikat tidak terpuji seorang PNS Temmy Lumi nama besar SHS tercoreng. Selain itu pula, pihak Kementerian Pekerjaan Umum RI kena getah juga atas kerakusan monopoli jabatan seorang Temmy Lumi. Untuk itu, kalangan wartawan dan LSM meminta kepada Gubernur serta Kementerian PU RI meninjau kembali jabatan yang dipercayakan kepada Temmy Lumi, pinta Johanis Missa (LPPSU), Inyo Rorimpandey (LP2TRI) dan sejumlah wartawan. (TIM)
Jawaban :Sdr. Billy Narande, Yth. kami informasikan bahwa dengan adanya UU nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, Dinas PU bukan lagi berada di bawah kewenangan Kementerian PU, tapi sudah menjadi lembaga di bawah Pemda. Bahwa untuk aduan saudara mengenai rangkap jabatan di Dinas PU bukan lagi wewenang kementerian PU. Sehingga untuk aduan saudara mohon disampaikan kepada pihak yang berwenang dalam hal ini Pemda. Terima kasih (Sub Bidang Pelayanan Informasi Publik-Humas Puskompu)
|4087| 15 04 2013DARWAN aw
Perihal : HONORER K1
Kepada Yth. Kementerian PU cq. Biro Kepegawaian dan Ortala di Jakarta Dengan hormat, kami mohon untuk di informasikan kembali mengenai kabar kelanjutan proses Honorer K1, untuk honorer K1 tolong diperhatikan sebab proses kami dari tahun 2010 s.d 2013 belum ada kepastian nasib kami mohon penjelasannya, terima kasih.
Jawaban :Sdr. Darwan aw, Yth. terkait pengangkatan tenaga honorer kategori 1 di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum, sudah diajukan ke Badan Kepegawaian Negara (BKN) dan masih menunggu hasil validasi BKN dan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Terima kasih. (Biro Kepegawaian dan Ortala)
Halaman : |<<  << 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 >>  >>|